Humbahas,skinusantara.com – Proyek pembangunan Jembatan Aek Sipaihuton di Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, diduga kuat dikerjakan asal jadi akibat kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah.
Proyek jembatan aek sipaihutan yang didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 dengan pagu sekitar Rp 640 juta ini, kini kondisinya memprihatinkan.
Tim media skinusatara.com menemukan fakta di lapangan bahwa proses pembangunan jembatan terkesan dikerjakan secara asal-asalan. Padahal, jembatan ini baru saja selesai dibangun pada tahun 2024.
Belum genap setahun, bagian tembok jembatan sudah roboh dan mengalami kerusakan yang signifikan. Kondisi ini tentu sangat membahayakan para pengguna jembatan.
“Kami sangat khawatir dengan kondisi jembatan ini. Temboknya sudah roboh, dan ini sangat berbahaya jika tidak segera diperbaiki,” ujar salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.
Diduga, minimnya pengawasan dari pihak pemerintah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), disebabkan oleh praktik “permainan” dalam pengadaan proyek. Adanya indikasi jual beli proyek dan praktik pemberian “fee” yang besar disinyalir menjadi penyebab utama kualitas pembangunan jembatan yang buruk.
“Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jembatan berkualitas, diduga habis untuk membayar ‘fee’ dan membeli proyek dari dinas terkait,” ungkap seorang sumber yang mengetahui seluk-beluk proyek ini.
Jika dugaan ini benar, maka sangat disayangkan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya Dinas PUPR, diharapkan segera mengambil tindakan tegas terkait permasalahan ini. Investigasi mendalam perlu dilakukan untuk mengungkap dugaan praktik korupsi dan “permainan” proyek yang merugikan masyarakat. Selain itu, perbaikan jembatan harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan memastikan keamanan para pengguna jalan.
Masyarakat berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Pengawasan yang ketat dan transparan dalam setiap proyek pembangunan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dengan demikian, pembangunan di Humbang Hasundutan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.bos
