Jakarta,skinusantara.com – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di berbagai wilayah Indonesia. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi melaporkan perkembangan bencana terkini sekaligus kesiapan sarana dan peralatan untuk menghadapi potensi banjir.
BNPB mencatat pada periode 24 Oktober hingga 8 November terdapat banjir di 12 kabupaten/kota. Tujuh wilayah telah surut, sedangkan lima kabupaten masih memerlukan perhatian, yakni Pidie Jaya di Aceh; Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai di Sumatra Utara; serta Lumajang di Jawa Timur.
“Kelima wilayah ini mencakup 22 kecamatan dan 11.404 kepala keluarga. Dampak terbesar itu terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dengan 4.969 kepala keluarga yang terdampak, kemudian disusul dengan Kabupaten Langkat dengan 3.157 kepala keluarga,” ujar Kepala BNPB.
BNPB juga memetakan potensi bencana hingga 11 November 2026. Terdapat tiga kecamatan berstatus awas dan 74 kecamatan berstatus siaga yang tersebar di enam provinsi. Tiga wilayah berstatus awas berada di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tengah.
Menghadapi kondisi tersebut, BNPB telah melaporkan kesiapan peralatan dan perlengkapan mitigasi kepada Presiden. Kepala Negara mengarahkan agar stok berbagai sarana pendukung penanganan bencana ditambah untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi apabila terjadi keadaan darurat.
“Bapak Presiden memberikan arahan untuk memperbanyak seperti velbed, tenda dan genset dalam rangka mengantisipasi apabila terjadi bencana di wilayah Indonesia termasuk perahu karet, tenda, selimut, water purifier dan sebagainya,” kata Kepala BNPB.
Selain banjir, BNPB turut memantau sejumlah kejadian lain, antara lain gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, cuaca ekstrem di beberapa daerah, serta tanah longsor di Badung, Bali. Pemantauan aktivitas gunung api juga terus dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional.
Penguatan kesiapan peralatan dan pemantauan daerah rawan menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan respons dapat dilakukan secara cepat ketika bencana terjadi, terutama memasuki periode puncak musim hujan.setpres
