Pekanbaru,skinusantara.com – Jaksa tuntut 8 orang terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten pelalawan yang digelar di Pengadilan Negeri/PN Pekanbaru, Jumat ( 13/11/2026 ).
Sidang yang dipimpin oleh Aziz Muslim selaku Hakim Ketua dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum/JPU pada Kejaksaan Negeri Pelalawan.
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum melanggar pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf a, c, juncto Pasal 55 ayat (1), juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,”sebut JPU Kejari Pelalawan.
Adapun tuntutan JPU terhadap 8 orang terdakwa yakni:
1.Eka Rini Firgianti selaku Distributor, dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi masa tahanan, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan dan pidana tambahan berupa Uang Pengganti/UP sebesar Rp6,8 miliar jika tidak dibayar dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan yang memperoleh hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka di ganti dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara,
2.Yudi Ariwibowo selaku Pengecer, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan, denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan,
3.Eko Wardo selaku Pengecer, dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa tahanan, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan dan pidana tambahan berupa Uang Pengganti/UP sebesar Rp1,6 miliar jika tidak dibayar dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan yang memperoleh hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka di ganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.
4.Jon Hendri selaku Pengecer, dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi masa tahanan, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan dan pidana tambahan berupa Uang Pengganti/UP sebesar Rp236 juta jika tidak dibayar dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan yang memperoleh hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka di ganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,
5. Agus Sutanto selaku Pengecer, dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.
6. Yusrizal selaku Penyuluh dan Tim Verifikasi dan Validasi, dengan pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan,
7. Pesta Sebayang selaku Pengecer, dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp250 juta subsider 90 hari dan pidana tambahan berupa Uang Pengganti/UP sebesar Rp811 juta jika tidak dibayar dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan yang memperoleh hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka di ganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,
8. Zulfan Efendi selaku Admin E-RDKK dan Penyuluh Pertanian, dengan pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.riz
