Tipikor Bank BRK Syariah,Jaksa Bacakan Dakwaan Dua Terdakwa

Oplus_131072

Pekanbaru,skinusantara.com – Jaksa bacakan dakwaan terhadap 2 orang terdakwa korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat/KUR pada Bank Riau Kepri/BRK Syariah cabang Siak dengan terdakwa Angga Syahputra ( selaku Account Officer/AO BRK Syariah cabang Siak ) dan Hendra bin Ramli ( Selaku Debitur ) yang digelar di Pengadilan Negeri/PN Pekanbaru, Selasa (17/11/2026).

Sidang yang dipimpin oleh Yofistian selaku Hakim Ketua dengan agenda pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum/JPU pada Kejaksaan Negeri Siak.

Berdasarkan surat dakwaan JPU, kejadian ini bermula pada rentang waktu tahun 2023 hingga 2024 di Kantor PT Bank Riau Kepri Syariah Cabang Siak Sri Indrapura, terdakwa Hendra bersama sama dengan terdakwa Angga Syahputra memproses permohonan fasilitas KUR Islamic Banking/iB Kecil dan Pembiayaan Agribisnis yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Bacaan Lainnya

Modus operandi yang dilakukan oleh ke 2 terdakwa yakni pemindahbukuan uang pencairan dari rekening debitur yang namanya atau identitasnya dicatut untuk pengajuan kredit ke rekening 24 orang pemilik rekening penampung atau penerima uang realisasi pembiayaan. Akibat penyalahgunaan ini, aliran dana pencairan mengalir ke sejumlah pihak dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah per orang.

Akibat perbuatan ke 2 terdakwa, telah merugikan keuangan negara dengan total menyeluruh sebsar Rp18.920.492.975,- (delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)

Perbuatan terdakwa Angga Syahputra dan Hendra bin Ramli diatur dan diancam dalam dakwaan Primer Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf a, c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

” Dakwaan Subsider, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf a, c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ” ucap JPU di persidangan.riz

Pos terkait