Lima Pejabat Pemkab Batanghari Dan Konsultan Perencana Jadi Saksi Tipikor SPALD-T

lima

Jambi,skinusantara,comLima pejabat Pemkab Batanghari dan konsultan perencana jadi saksi tipikor SPALD-T tahun anggaran 2019.

Sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri/PN Jambi dalam perkara korupsi Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintahan Kabupaten Batanghari dengan terdakwa Iman Purwantoro dkk,menghadirkan lima pejabat pemkab dan satu konsultan,Kamis (30/06).

lima

Kasus yang diduga merugikan negara sekira Rp 1,5 miliar tersebut, menyeret tiga terdakwa, yakni Iman Purwantoro Bin Doerajak, Iskandar Zulkarnaen Als Nandan Bin Zulkarnaeni, Muhammad Yuhendi Buyung Bin Aminudin selaku kontaktor yang mengerjakan proyek SPALD-T.

Kali ini Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Batanghari menghadirkan lima saksi dari unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Batangari. Mereka menjadi saksi sidang kasus korupsi Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) Tahun Anggaran 2019

“Yang dihadirkan enam saksi,lima dari Pemkab Batanghari dan satu konsultan perencana,” kata Kasi Intelijen Kejari Batangahari Aulia Rahman kepada redaksi skinusantara.com,Kamis, 30 Juni 2022.

Keenam saksi itu, yakni, Kepala BAPPEDA Kabupaten Batanghari Ir. H. Raden Muhammad Mulawarmansyah, Staf ahli Verry Ardiansyah S.Sos M.Si, PPTK Dinas Perkim Vivi Armanti, ST, Kepala Dinas PU Zulkifli, ST dan Gunarto Forestyo, SE dari Bakaeuda Batanghari. Sementara itu dari kalangan swasta, Jaksa Kejari Batanghari menghadirkan Konsultan Perencana Eko Nofendi dari Cv. Rekan Tri Perkasa.

lima

Untuk diketahui ke tiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsider melanggar Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***

Pos terkait