Majelis Hakim lanjutkan Pemeriksaan Terdakwa Korupsi Alat Rapid Test Meranti

hakim

Pekanbaru,skinusantara.comMajelis Hakim lanjutkan pemeriksaan terdakwa korupsi alat rapid test Meranti atas nama dr. H. MISRI HASANTO. M.Kes yang merupakan eks Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Meranti-Riau yang digelar di Pengadilan Negeri/PN Pekanbaru,4 Juli 2022.

Pantauan skinusantara.com,sidang tindak pidana korupsi yang dipimpin oleh Efendi selaku Hakim Ketua dengan agenda pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim.

hakim

Pada putusan selanya Majelis Hakim menyatakan :
1.Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima.
2.Menetapkan pemeriksaan terdakwa dilanjutkan.
3.Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi – saksi.

Untuk diketahui informasi yang diperoleh media ini bahwa Bahwa Terdakwa dr. H. MISRI HASANTO. M.Kes Bin M. JILIS (Alm) “Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan”

Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut Terdakwa selaku Kepala Dinas Kabupaten Kepulauan Meranti kemudian mengeluarkan surat tanggal 10 Juli 2020 Perihal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan rapid test PPDP KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 dan surat tanggal 13 Juli 2020 Perihal Pelaksanaan Pemeriksaan Kesahatan dan Rapid Test PPK dan PPS KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, yang ditujukan kepada Kepala UPT. Puskesmas Se-Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan rincian daftar distribusi rapid test petugas PPDP KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 sebagai berikut :Bahwa selain daripada kerjasama dalam pemeriksaan rapid test antibodi yang dilakukan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti dan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti tentang dukungan pelayanan kesehatan bagi Bawaslu dan seluruh jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Meranti,

Kemudian untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulaun Meranti mengirimkan Surat Permohonan Rapid Test Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Seluruh Jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Bawaslu tanggal 03 Juli 2020, kemudian surat tersebut dibalas oleh Terdakwa berdasarkan surat tanggal 10 Juli 2020 Perihal Pelaksanaan Pemeriksaan Rapid Test Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Jajaran Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 dengan rincian daftar distribusi rapid test Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Jajaran Panwaslu Kabupaten Kepulauan Merantii.

hakim

Bahwa dalam pemeriksaan kesehatan berupa rapid test antibodi terhadap KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Terdakwa mengenakan standar biaya yang didasarkan pada Surat Pernyataan Harga Satuan Pemeriksaan rapid test covid-19 yang dikeluarkan oleh Terdakwa Tertanggal 03 Juli 2020 dengan harga jasa pemeriksaan rapid test covid-19 ditetapkan harga satuannya adalah sebesar Rp. 250.000 dengan perincian harga satuan alat rapid test sebesar Rp. 187.500 dan harga Jasa Pelayanan sebesar Rp. 62.500.red

Pos terkait