Dakwaan Jaksa Kejari Dumai di Tampik PH Terdakwa Syufri Agus Perkara Dana Hibah

waan

Pekanbaru,skinusantara.comDakwaan Jaksa Kejaksaan Negeri Dumai ditampik salah seorang Penasehat Hukum terdakwa pada sidang perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial/hibah dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebagai Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota dan terdakwa Syufri Agus sebagai mantan anggota DPRD Kota Dumai yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru,Jumat,5 Juli 2024.

Sidang yang dipimpin oleh Jonson Parancis selaku Hakim Ketua dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umun Kejari Dumai.

Pada dakwaannya JPU menyampaikan bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sekitar bulan Februari tahun 2013 menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk mencari lembaga swadaya masyarakat yang akan menerima dana hibah dengan persyaratan harus berbagi dengan terdakwa selaku pengurus proposal ke Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan system dibagi dua.Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra telah merugikan keuangan negara dan dibebankan sebesar Rp 81.700.000.

Sedangkan dakwaan kepada terdakwa Syufri Agus dimana terdakwa mengusulkan nama kelompok perwiritan, sanggar dan kelompok masyarakat sebagai penerima Hibah untuk dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai Tahun 2013 tanpa ada usulan dari calon penerima hibah, seharusnya proposal sudah ada sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013.

Terdakwa juga memaksa bagi setiap kelompok perwiritan, sanggar, dan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan uang hibah dari Pemerintah Kota Dumai melalui terdakwa wajib dipotong dana hibahnya untuk kepentingan pribadi terdakwa.

“Terdakwa telah merugikan keuangan dan perekonomian negara dan dibebankan sebesar Rp 200.000.000,”sebut JPU dalam persidangan.

Sambung JPU perbuatan kedua terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai persidangan salah seorang Penasehat Hukum/PH terdakwa Agus bahwa terkait dugaan kasus Tipikor yang menjerat Terdakwa Agus pada dasarnya merupakan Hak Konstituen dari Agus selaku Anggota DPRD Dumai untuk mensejahterakan masyarakat.

“Sehingga atas dasar tersebut Terdakwa Agus selaku Anggota DPRD dumai menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada anggaran dari Pemda Kota Dumai yang diperuntukan untuk mendukung kegiatan masyarakat dibidang organisasi keagaaman. dan tidak ada sama sekali paksaan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa atas kegiatan tersebut harus di ikuti oleh masyarakat,’sebut Efesus Sinaga selaku PH Terdakwa Syufri Agus.

Kemudian kata Efesus bahwa atas informasi dari Terdakwa Agus,masyarakat yang tergabung dalam organisasi keagamaan tersebut tertarik dan kemudian mengusulkan diri untuk ikut gabung dalam program tersebut.

“Bahwa selanjutnya oleh karena keterbatasan SDM dari Organisasi keagamaan dalam hal pengajuan diri untuk program kemudian oleh Sdr. Taslim membantu membuat Proposal dalam Pengajuan program tersebut,”ujar Efesus Sinaga yang tampak tegas menyampaikan kepada awak media ini.

Bahwa selanjutnya terdapat 15 Organisasi keagamaan yang diusulkan Terdakwa, dan semua telah di ferivikasi oleh Pemda Dumai dan telah dinyatakan layak untuk ikut Program tersebut.

“Bahwa selanjutnya terkait potongan anggaran yang diduga diambil oleh Terdakwa merupakan hal yang tidak benar dan harus di uji kebenarannya terlebih dahulu,”terang Efesus Sinaga.

Lanjutnya karena potongan tersebut bukan atas dasar paksaan Terdakwa akan tetapi merupakan sukarela dari Organisasi keagamaan kepada Terdakwa Agus.

“Bahkan tidak ada bukti terkait keberatan organisasi tersebut baik dari awal pengusulan hingga pada pencairan,”ungkap Efesus.red

Pos terkait